DPR Menilai Sekolah Rakyat dan Garuda Adalah Bukti Keberpihakan pada Pendidikan

Jakarta (KABARIN) - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai kehadiran program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda sebagai terobosan baru yang menunjukkan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto terhadap kemajuan pendidikan nasional. Menurutnya, latar belakang Presiden yang berasal dari dunia militer tidak mengurangi perhatiannya pada sektor pendidikan.

"Kalau Pak Presiden bukan dari kalangan pendidikan, tetapi konsentrasi tentang pendidikan, perhatian tentang pendidikan luar biasa, sekarang bahkan diprotes gara-gara dia bikin terobosan-terobosan baru,” kata Fikri di Jakarta, Senin.

Fikri menyebut Presiden Prabowo punya visi yang cukup spesifik untuk mengejar ketertinggalan Indonesia, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda dinilai sebagai bukti bahwa penguatan kualitas SDM tetap jadi agenda utama pemerintahan saat ini, meski pendekatannya berbeda dari pemerintahan sebelumnya.

Menurut Fikri, Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau masyarakat prasejahtera hingga miskin ekstrem. Karena menyasar kelompok rentan, program ini melibatkan koordinasi lintas kementerian dengan pendekatan bantuan sosial.

"Sekolah Rakyat leading sektornya bukan Kemendikdasmen, bahkan Kementerian Sosial, kenapa? Karena, pendekatannya miskin. Jadi dari desil 1, desil 2, pokoknya yang miskin-miskin bahkan miskin ekstrem,” jelasnya.

Sementara itu, pemerintah juga menyiapkan Sekolah Garuda sebagai wadah untuk menjaring dan mengembangkan bibit-bibit unggul bangsa. Sekolah ini disiapkan sebagai inkubator bagi siswa-siswa berprestasi agar bisa menembus perguruan tinggi kelas dunia, terutama di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).

"Beliau bikin skema baru namanya Sekolah Garuda. Sekolah Garuda itu sekolah SLTA, SMA, atau SMK, tapi yang terhubung dengan perguruan tinggi karena anak-anak pintar itu harus terhubung dengan perguruan tinggi, perguruan tingginya tidak hanya di dalam negeri, bahkan di luar negeri," ucap Fikri.

Ia juga menyoroti arah baru kebijakan pendidikan nasional yang ingin lebih fokus pada penguasaan teknologi terapan. Menurut Fikri, langkah ini penting karena Indonesia dinilai mulai tertinggal dari negara-negara maju seperti China, terutama dalam pengembangan teknologi dan industri kendaraan listrik yang kini semakin banyak terlihat di jalanan Jakarta.

"Negara-negara lain sekarang Amerika atau China ya luar biasa. Ratusan ribu anak-anak China itu sekolahnya teknologi engineering. Jadi siap-siap makanya anak-anak nanti enggak bisa kemudian nge-game terus, begitu enggak bisa," katanya.

Di akhir pernyataannya, Fikri mengajak masyarakat untuk ikut ambil peran dalam memajukan pendidikan nasional. Menurutnya, pendidikan bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab bersama.

Ia mencontohkan aksi inspiratif seorang bidan di wilayah perbatasan Sebatik yang mendirikan “Sekolah Tapal Batas” bagi anak-anak pekerja sawit yang belum terjangkau layanan pendidikan formal dari negara.

"Ada warga negara yang peduli, contoh anak-anak pekerja sawit itu. Kalau misalnya pemerintahnya belum menjangkau kemudian kita enggak peduli dengan pendidikan anak kita, bahaya tuh anak kita nanti," kata Fikri.

Ia menegaskan, tanpa keterlibatan masyarakat, upaya memajukan pendidikan nasional akan sulit berjalan maksimal.